Detik-detik Bentrokan Kasus Blowfish Berdarah di Depan PN Jaksel

Dua kelompok pemuda bentrok di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan. Bentrokan diduga karena dua kubu pendukung akan menghadiri sidang kasus pembunuhan di Klub Blowfish dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Berikut kronologis yang dihimpun detikcom di lokasi kejadian, Rabu (29/9/2010).

Pukul 12.00 WIB, puluhan pemuda berbadan gelap mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghadiri sidang yang rencananya digelar pukul 13.00 WIB. Saat itu, di ruang utama Oemar Senoadji sedang menggelar sidang Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji.

Setelah sidang Susno selesai pukul 13.00 WIB, pengunjung sidang termasuk wartawan sedang berada di depan pintu depan pengadilan. Ketika itu terdengar suara letusan tembakan dari luar Jalan Ampera Raya.

Para wartawan dan polisi yang berjaga di depan gerbang pengadilan spontan keluar untuk melihat kondisi yang terjadi.

"Tiga rombongan bis datang. Bertemu dengan massa lain yang sedang makan di rumah makan padang dan Bakmi Ampera (100 meter dari PN Jaksel). Mereka bentrok dan salah satu kubu melepaskan tembakan kemudian mengenai salah satu orang," ujar Kasat Reskrim Polres Jaksel, Kompol Nurdi Satriaji di lokasi.

Saat itu, 70 an pemuda yang keluar dari PN Jaksel tersebut sedang berteriak-teriak sambil mengacungkan senjata tajam berupa parang dan kampak. Sementara itu dari arah perempatan TB Simatupang, Cilandak, terlihat sekitar 50 an orang menggunakan ikat kepala putih juga mengacung-cungkan senjata tajam.

Letusan senjata api terdengar berkali-kali dari kubu pemuda dari arah perempatan TB Simatupang, Cilandak. Kemudian sempat terjadi aksi saling kejar antara dua kelompok tersebut. Setelah itu dua orang tergeletak di jalan dengan kondisi terluka dan mengeluarkan darah.

Tidak ada satu polisi berseragam terlihat di jalan raya tersebut untuk melerai. Semua anggota kepolisian terkonsentrasi di dalam PN Jaksel dan tidak keluar gerbang.

Aksi saling kejar terjadi sekitar satu jam. Pukul 14.00 WIB, diketahui 2 anggota polisi termasuk Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Gatot Edy terkena timah panas.

Kemudian satu peleton polisi anti huru-hara terjun ke lokasi untuk membuat barikade. Ketegangan sudah mulai reda, karena dua kubu sudah saling menjauh. Namun mendengar ada rekannya yang tewas, kelompok yang berkumpul di depan PN Jaksel kembali menyisir lokasi dan mengejar ke arah perempatan TB Simatupang, Cilandak. Saat itu terlihat 3 Kopaja 608 jurusan Tn Abang-Blok Md alam kondisi hancur dan hendak dibakar oleh salah satu kelompok massa tersebut.

Kapolda Metro Jaya Irjen Timur Pradopo sempat meninjau lokasi bentrokan. Menurutnya, bentrokan ini adalah dampak dari pertikaian dua kubu tersebut pada sidang pekan sebelumnya.

"Sebetulnya ini berawal dari kejadian yang April lalu (peristiwa di Blowfish). Jadi ada yang mendatangi ke pengadilan sebagai korban dan ada kelompok yang dituntut," kata Timur.

Timur mengatakan pasca peristiwa bentrok minggu lalu di dalam lingkungan PN Jaksel, kepolisian hanya berkonsentrasi pengamanan di dalam pengadilan.

"Kelompok itu dari luar. Kemudian bisa kami eleminir dan lokalisir," imbuhnya.

Sementara itu Kabid Humas Polda Metro Jaya Boy Rafli Amar yang juga meninjau lokasi belum bisa memastikan peristiwa ini terkait persidangan kasus pembunuhan di Blowfish.

"Belum tahu kita masih penyelidikan. Nanti kita dalami apa ada kaitannya," kata Boy.

Suasana mulai kondusif sekitar pukul 15.30 WIB. Kubu yang bentrok sudah membubarkan diri dan blokade jalan sudah dibuka sehingga kendaraan sudah bisa melintasi Jl Ampera Raya.[detikcom]

Jane Shalimar Tunda Sidang, Gara-Gara Bentrok Kasus Blowfish !

Tuduhan kasus penculikan terhadap Jane Shalimar masih bergulir di pengadilan. Sedianya, persidangan akan digelar Rabu (29/9) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi. Pihak Jane sendiri sudah menyiapkan 3 orang saksi yang salah satunya adalah paman Jane yang bernama Merdy. Sayangnya, sidang dimana Jane bertindak sebagai pelapor ini harus ditunda lantaran kerusuhan yang terjadi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Tadi pas aku datang ke pengadilan, keadaannya sudah chaos banget, dan aku dapat info kalau enggak bisa masuk ke pengadilan. Makanya putar balik," kata Jane saat dijumpai di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (29/9) sore.

Padahal artis yang piawai membawakan acara olah raga itu sudah sangat siap menjalani persidangan. Namun, apa boleh buat, demi keamanan, sidang harus dilanjutkan minggu depan. "Aku enggak pernah takut menjalani sidang, karena yang aku hadapi bukan siapa-siapa. Lagian disini aku sebagai pelapor. Jangankan sebagai pelapor, sidang sebagai terlapor aja aku siap kok, enggak ada takut sama sekali. Aku sidang untuk membela hak anak," kata Jane.

Selama kasusnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jane sama sekali belum pernah mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan mantan suaminya, Febri. Padahal, Jane mengaku sangat siap untuk melakukan pertemuan keluarga, apalagi dengan supir yang memukuli Jane dan menuduhnya menculik sang anak.

"Dari awal sidang sampai sekarang yang kita tunggu itu sebenarnya konfrontir itu. Kita ingin tahu siapa yang salah dan benar, karena posisinya aku yang dikeroyok," katanya.

Politisi Bermasalah, Masalahnya Siapa?

PARDJIO (45), tukang parkir yang biasa mangkal di ruas Jalan Dr Cipto, dekat Pasar Induk Beras Dargo, Semarang, Jawa Tengah, tidak paham benar soal diumumkannya sejumlah nama politisi yang dianggap bermasalah. Pengumuman politisi bermasalah di Jateng oleh Koalisi Mahasiswa Semarang (KOMAS), Kamis (5/2), di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum Jateng di Semarang mencantumkan sedikitnya 45 nama politisi-yang dianggap bermasalah-dari berbagai daerah di Jateng.

Secara keseluruhan, politisi yang dinilai bermasalah yang masuk dalam daftar itu sebanyak 58 orang, termasuk sejumlah calon presiden dan ketua umum partai politik. "Bermasalah itu bagaimana to, Pak? Yang bermasalah itu siapa? Partainya atau orangnya?" tanya Pardjio.

Bagi Pardjio, kalau Partai Golkar yang suka membagi kaus kuning bermasalah, apa bedanya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang juga mulai membagi kaus merah untuk rakyat kecil, seperti dirinya, atau partai lain yang juga mulai membagi-bagikan kaus. "Buat saya, yang penting bagaimana setelah pemilu. Muncul pemenang, harga beras stabil saja sudah bagus," ujarnya singkat.

Lain lagi pandangan Safulkan (40), petani lugu asal Desa Rowosari, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jateng. Menurut dia, Pemilu 2004 sudah mirip pemilihan kepala desa. Warga bisa mencoblos partainya atau memilih nama calon anggota legislatif.

"Pada pemilihan kepala desa, calon yang kuat biasanya membagi-bagikan uang kompensasi bagi warga. Membagi uang dalam pilkades itu bukan suap, tetapi kompensasi masyarakat, sebab petani seperti saya ini harus meninggalkan pekerjaan untuk mencoblos di balai desa. Tidak kerja sehari bisa diganti uang Rp 15.000," ujarnya sambil menggeleng-geleng tidak mengerti saat disebut istilah money politics.

Beberapa loper koran di Kota Semarang, misalnya, menyatakan pernah mendapat uang fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) milik mereka sebesar Rp 5.000. Fotokopi KTP itu dipakai sebagai bukti dukungan seorang calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Malah, rekan mereka yang bisa menggalang banyak orang untuk menyerahkan fotokopi mendapat Rp 15.000.

Koordinator KOMAS Laila Sari mengemukakan, harusnya Pemilu 2004 ini merupakan momentum untuk menaruh harapan besar. Mereka berharap sukses pemilu berimbas pada perbaikan kehidupan masyarakat. "Tetapi, masyarakat harus membuat garis tegas atas kembalinya rezim Orde Baru ke ajang pentas politik di tingkat lokal maupun nasional. Kembalinya kroni Orde Baru itu ancaman terhadap kehidupan demokrasi dan kehidupan berbangsa. Inilah salah satu sasaran gerakan antipolitisi bermasalah," ujarnya. "Proses kampanye hingga pemilu perlu diwaspadai. Kalau ada politikus membagi uang, terima saja uangnya, tetapi tendang orangnya," teriak aktivis KOMAS.

Gerakan antipolitisi busuk, yang dibangun kalangan aktivis berbagai lembaga swadaya masyarakat di Semarang, dimulai dengan keberanian KOMAS melempar sejumlah nama politisi lokal maupun nasional yang dinilai bermasalah. Pencantuman nama itu memang bisa berbuntut adanya gugatan balik dari mereka yang namanya dicantumkan.

Akan tetapi, KOMAS tampak tidak banyak memedulikan risiko itu. Laila Sari bahkan menegaskan, kursi kekuasaan yang diperebutkan itu sebaiknya dikosongkan saja daripada direbut politisi bermasalah.

PENGAMAT politik dari Universitas Diponegoro, Semarang, Susilo Utomo mengatakan, gerakan antipolitikus busuk (bermasalah) yang gencar dilakukan menjelang Pemilu 2004 masih belum menemukan formatnya. Jaringan kerja yang dibangun aktivis antarkota juga belum sepenuhnya kuat. Persoalan ini akan semakin kabur kalau gerakan itu tidak bisa memisahkan antara tekanan tidak memilih partai politik yang busuk dan tidak memilih politisi yang bermasalah.

"Sasaran gerakan itu harus jelas. Kalau yang mau ditembak itu politisinya, gerakan itu tidak tepat. Parpol sekarang bertekad untuk mengarahkan pemilihnya atau masyarakat mencoblos tanda gambar parpol dengan mengabaikan nama politisinya," ujarnya.

Keputusan parpol mengarahkan pemilihnya pada memilih tanda gambar itu disebabkan dua faktor besar yang dihadapi partai peserta pemilu. Persoalan itu meliputi masih kuatnya perebutan nomor urut jadi dalam internal partai serta masyarakat masih belum siap memilih langsung nama politisi.

Susilo berpendapat, jumlah pemilih di pedesaan cukup besar, hampir 60 persen di setiap daerah. Untuk sistem Pemilu 2004 nanti, para pemilih tradisional umumnya masih mengacu pada proses pemilihan kepala desa.

Artinya, pemilih tradisional tidak terlalu peduli dengan adanya money politics yang dilakukan oleh seorang caleg. Bahkan, kalau ada caleg tidak memberi kompensasi kepada warga pemilih, biasanya caleg itu malah tidak didukung. "Ini kondisi nyata pemilih yang harus juga diperhitungkan," katanya.

Maka, ketika nama politisi bermasalah diumumkan dan ternyata hampir 60 persen adalah politisi lama, orang-orang seperti Pardjio malah bingung harus menanggapinya. Kalau harus memilih politisi baru, mereka juga tidak tahu kemampuannya. Gerakan antipolitisi bermasalah ini bagi Pardjio malah membuat masalah buatnya, mau pilih yang mana.... (WINARTO HERUSANSONO)

Sumber: Kompas.